Sebuah Esai Tanpa Hak Cipta

I. Antitesa yang kian mengukuhkan tesa?
Sesungguhnya, adakah yang benar-benar asli dalam sebuah karya seni? Les Demoiselles d’Avignon memampang topeng-topeng Afrika, O Amuk Kapak menghembuskan mantera-mantera purba, realisme magis lahir dari suatu keinginan untuk “mendongeng sebagaimana nenek mendongeng,” lalu apa? Jangankan karya-karya “posmo” yang memang menampik keaslian dan orisinalitas sebagai suatu kriteria ekspresi dan apresiasi, bahkan sejak filsafat Yunani klasik pun Plato sudah tak mempercayai adanya keaslian. Semua yang fana adalah tiruan, jiplakan dari cetakan (atau “pola-pola”) yang ada di jagat dewata.

Maka sebenarnya bukan asli atau tak asli yang jadi persoalan, tapi adakah makna baru yang tercipta dari situ? Maka gagasan tentang subversi menjadi penting di sini—dalam seni rupa dan OK. Video khususnya—bukan hanya karena Winnie the Pooh yang imut bisa direka dengan sedemikian apiknya sampai ternyata menyimpan masa lalu menyeramkam pernah membantai anak-anak Vietnam.[1] Namun juga dari konteks mana kah sebenarnya makna baru itu hendak dimunculkan: dari kritik terhadap lingkungan sosial aktualnya (katakanlah perang atau kekerasan sepihak oleh Amerika Serikat) atau dari kritik terhadap mediumnya sendiri (dalam hal ini film)?

Sampai di sini gagasan tentang subversi itu sendiri (bila memakai ejaan OK Video berarti: SUB/VERSI, atau versi yang berbeda, yang tersembunyi, yang lebih bawah) dalam perkembangannya barangkali bisa digolongkan menjadi lima jenis yang tiap-tiapnya menyimpan masalah sendiri-sendiri.

1. Subversi sebagai kritik
Subversi dari jenisnya yang “paling mulia” ini biasanya bisa tak lekang dimakan zaman meski penilaian terhadapnya tetap harus diletakkan dalam konteks kesejarahan. Apa yang radikal dari sebuah kakus di tahun 1917 bisa jadi tampak biasa-biasa saja sekarang. Pasaraya Dunia Fantasi mungkin berhasil mengantisipasi fenomena sosial dari komersialisasi ruang publik kita, namun sindiran-sindiran yang disajikan di dalamnya mungkin akan tampak sebagai plesetan gaya Yogya belaka di zaman ini.

2. Subversi sebagai cara paling mudah untuk berkarya dan melontarkan kritik
Karya-karya subversi bisa disebut turut melapangkan jalan bagi tumbuhnya posmodernitas, dan paham ini pada gilirannya nanti berbalik melipatgandakan karya-karya subversi tersebut. Namun sayang posmo jugalah yang menampik kriteria bagus/tidak suatu karya seni dan mencibirnya sebagai hegemoni penilaian yang lahir dari arus utama. Padahal kita tidak bisa menilai subversi tanpa memakai perangkat penilaian arus utama itu, sebab bila tidak, semua bisa boleh dan bisa bagus, sehingga aksi subversi itu sendiri jadi kehilangan makna dan kepentingannya dalam posmodern ekletik macam ini. Lukis foto Mao, tambahi logo Coca-Cola, jadi. Cari foto Inul, bikin cetak saringnya gaya Warhol, jadi. Sebagai humor tak cukup menggelikan dan sebagai kritik tak cukup menggigit. Begitu gampang dan murah sampai antitesa jadi kian mengukuhkan tesa. Ringkasnya, penjiplak asal-jadi akan kian mengukuhkan kebesaran karya yang dijiplak. Hal inilah yang membedakan upaya serius pendokumentasian irama musik sedunia oleh perusahaan rekaman Putumayo dengan sinkretisme musik etno-pop Deep Forest.

3. Subversi sebagai main-main
Subversi sebagai parodi biasanya yang paling ringan dan tak punya beban, dan kadang tanpa diniatkan justru banyak potensi kritik yang bisa lahir dari situ. Namun kerapkali bebannya muncul bila ia mulai hendak berlaku universal. Sulit untuk menilai Russel Crowe yang bertarung melawan angin2 bila kita belum pernah menyaksikan Gladiator yang sebenarnya. “Teks-sumber”-nya jadi tak terlepaskan dan bobot maknanya jadi kian diperberat justru oleh karya yang hendak mensubversinya.

4. Subversi sebagai komoditas hiburan
Jauh hari Bertolt Brecht sudah mengingatkan bahwa bankir bisa saja memajang lukisan revolusioner di dinding kantornya. Modal memang mesti diakui punya daya untuk meng koop tasi apa saja seiring dengan waktu. Sex Pistols mensubversi My Way: geger; Faith No More mensubversi I Started A Joke: laris.

5. Subversi sebagai absurditas dunia nyata
Saya tak tahu bagaimana merumuskan subversi yang satu ini, tapi mungkin kisah pelelangan arca Borobudur bisa menggambarkan apa yang saya maksud. Rencananya, tanggal 31 Maret 2005 balai lelang Christie di New York akan melelang sebuah arca Budha dari Candi Borobudur senilai 300 ribu dolar AS (Rp 2,8 miliar). Akibat protes dari komunitas arkeolog, pecinta barang kuno, dan pemerintah Indonesia, lelang ini batal. Namun di tengah-tengah hiruk pikuk tudingan bagaimana sebuah peninggalan bersejarah bisa sampai dijual di negeri orang, seorang pemahat batu di Magelang bernama Kasrin (64 tahun) mengatakan bahwa arca itu bikinannya, sebab postur serta wajah patung yang diributkan ini lebih gemuk dari aslinya. Ia sering menerima pembuatan patung yang “seolah-olah kuno” ini dari kolektor luar negeri. Pori-pori pada permukaan batu dimunculkan lewat teknik pemahatan tertentu atau dengan mengoleskan air aki. Patung kemudian diolesi campuran kunyit dan teh, kemudian dibakar dan dipendam dalam tanah selama 2 hingga 5 tahun. Jadi demikianlah, ketrampilan untuk menghasilkan patung “seolah-olah kuno” yang timbul akibat desakan Orientalisme orang Barat akhirnya menampar keras kurator dan pakar-pakar Barat itu sendiri.

II. Saya membajak, karena itu saya ada
Kini izinkan saya memanfaatkan momen seni rupa ini untuk menguraikan sesuatu yang mungkin cuma sedikit kaitannya dengan seni rupa secara prinsipil, namun besar kaitannya secara praksis, yakni masalah hak atas kekayaan intelektual atau HaKI, yang banyak diributkan belakangan akibat razia yang digencarkan Microsoft dan antek-antek kepolisiannya. Dalam konteks subversi yang dilancarkan oleh OK Video hal ini bisa penting, bukan hanya karena saya yakin mayoritas perangkat lunak yang digunakan para seniman/wati kontemporer kita bajakan, namun karena praktik pencomotan citra-citra dari dunia audiovisual dan pemakaiannya untuk karya baru itu juga tergolong ILEGAL bila kita mematuhi kesepakatan TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) dalam perjanjian GATT/WTO di Putaran Uruguay. Berdasarkan 60 kesepakatan dan perjanjian setebal 550 halaman yang diteken bulan April 1994 itu, masalah HaKI sebenarnya cuma dibahas sepanjang 33 halaman dalam annex 1C (hal 319-351)[3], namun dampaknya ternyata sungguh luar biasa dalam hidup kita sekarang.

Persoalannya: biarpun perjanjian itu sudah diteken, buat apa kita harus mematuhinya? Alasan untuk itu jelas: Putaran Uruguay dan perjanjian-perjanjian WTO lainnya diikuti dan disetujui oleh Indonesia semasa rezim pemerintahan korup-diktatorial yang tidak dipilih rakyat, sehingga keabsahannya harus diragukan dan sebisa mungkin dibatalkan.[4] Bukan cuma dalam Putaran Uruguay 1994, juga dalam Sidang WTO 1996 di Singapura, Indonesia dengan bodohnya menyetujui isu-isu yang diusung oleh AS (misalnya mengenai investasi dan kompetisi) ketika negara-negara industri maju Eropa sendiri tidak ada yang berani menandatanganinya.

Di sinilah sebenarnya asal usul persoalannya. Dengan menyetujui “pasar bebas” bidang teknologi dalam sidang WTO 1996, Indonesia sebenarnya sedang membunuh industri komputer dan software lokalnya sendiri. Microsoft menyerbu gencar, dan industri komputer kita yang masih bayi tak punya perangkat pertahanan apa-apa. Akhirnya kita cuma bisa menjadi konsumen. Apalagi, konon pada masa awal ekspansinya Microsoft tak terlalu banyak meributkan soal software bajakan dan “komputer jangkrik” di Asia (sejalan dengan impian Bill Gates untuk menghadirkan komputer di tiap rumah, dan hal ini juga bisa menjelaskan mengapa Apple kalah populer di sini). Dan kini ketika mayoritas orang sudah terikat oleh komputer, Microsoft tinggal menarik upetinya. Pola-pola seperti ini tidak asing sebenarnya, dan bisa ditanyakan pada bandar putaw mana saja (“Bikin orang ketagihan, lalu naikkan harganya.”)[5]

Unsur lain yang paling berbahaya dalam perjanjian TRIPs adalah tiadanya pengakuan tentang hak milik komunal/masyarakat. Alinea 4 halaman 320 perjanjian ini mengakui secara eksplisit bahwa “hak kekayaan intelektual adalah hak milik pribadi” (“Recognizing that intellectual property rights are private rights”). Akibatnya, bukan aspek kesejarahan yang penting di sini, namun siapa yang paling cepat dan paling banyak punya modal untuk mendaftarkan haknya. Filosofi dasar TRIPs ini memungkinkan sebuah perusahaan/perorangan mengklaim paten atas suatu pengetahuan yang bersifat komunal. Perusahaan kosmetik Jepang Shiseido telah mematenkan rempah-rempah khas Indonesia yang mereka pakai sebagai bahan kosmetiknya, misalnya lempuyang, diluwih, cabe Jawa, brotowali, kayu manis.[6] Begitupun soal tempe yang makanan asli Indonesia. Dari 19 paten tercatat soal tempe, tak satupun dari Indonesia! (13 dari AS dan 6 dari Jepang). Sama halnya warnet kini bisa dirazia oleh Microsoft, sangat mungkin usaha tempe kecil-kecilan digugat oleh perusahaan-perusahaan AS seperti Z-L Limited Partnership, Gyorgy, atau Pfaff, sebagai pemegang klaim patennya. TRIPs sesungguhnya memberi kerangka hukum legal bagi perampokan kekayaan intelektual publik / komunitas oleh korporasi.7 Hal ini telah mengemuka menjadi isu politik dan lingkungan hidup internasional dan melahirkan istilah biopiracy atau perampokan hayati.

Ilmuwan radikal India, Vandana Shiva, membagi tujuan paten menjadi tiga: (1) paten sebagai instrumen penaklukan; (2) paten untuk hasil ciptaan; (3) paten untuk impor/alih teknologi.8 Dengan membongkar bukti-bukti kesejarahan mulai zaman Renaisans, Shiva berhasil membuktikan bahwa alih-alih digunakan untuk menyuburkan kreativitas dan daya cipta, paten punya fungsi-fungsi lain yang jauh lebih merusak. Litterae patents pertama kali diterbitkan di Eropa abad 6 sebagai bukti legal kolonisasi “tanah tak bertuan.” Dalam surat keputusan yang diberikan kepada Kolombus misalnya, kata ’penemuan’ dan ’penaklukkan’ dipersamakan. Jadi saat benua Amerika ’ditemukan’ oleh Kolombus, masyarakat Indian yang sudah menghuni benua tersebut selama berabad-abad dinihilkan keberadaannya. Sistem pengetahuan adat mereka dianggap tiada sebelum ’ditemukan’ dan ’dipatenkan’ oleh orang Eropa. Di Amerika tahun 1641 misalnya, Samuel Winslow diberi hak eksklusif untuk membuat garam!

Temuan menarik Shiva lainnya adalah bahwa paten sebenarnya dulu diberikan untuk mempercepat alih teknologi. Biasanya ada seorang pakar yang diundang ke negara tertentu untuk memperkenalkan atau mengajarkan ilmunya kepada murid-murid dari negara pengundang. Misalnya tahun 1338, tiga pengrajin jam dari Delft diundang ke Inggris untuk mengajarkan ilmunya. Hak paten diberikan kepada mereka selama masa pengajaran (biasanya 7 tahun). Setelah hak tersebut kadaluarsa, para murid itu kini bebas mempraktikkan ilmu barunya. Fungsi alih teknologi inilah yang justru dibelokkan dalam penerapan HaKI kontemporer. Shiva menulis:

Secara historis, negara-negara yang ketinggalan teknologi memakai paten untuk ’mengejar’ negara-negara yang lebih maju teknologinya. Teknologi tersebut ’dipinjam’ selama periode waktu tertentu dan paten menyediakan hak eksklusif bagi orang yang memperkenalkan ciptaannya … Namun demikian, dalam konteks sekarang, paten justru digunakan sebagai instrumen untuk mencegah alih teknologi dari negara maju, dan alih pengetahuan itu kini malah dipandang sebagai ’pembajakan.’[9]

Dengan demikian argumen para pembela paten dan HaKI bahwa hak eksklusif ini penting bagi tumbuhnya daya cipta dan kreativitas sebenarnya bisa langsung digugurkan. Negara maju bisa mencapai taraf sedemikian justru karena sepanjang sejarahnya mereka membentuk sistem inklusifisasi pengetahuan, bukan eksklusifisasi pengetahuan (selain lewat imperialisme tentunya). Kembrew McLeod, profesor Universitas Iowa yang juga kritikus musik majalah Rolling Stones dan Village Voice baru-baru ini menyuarakan hal senada: HaKI lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya dalam menumbuhkan kreativitas.[10] Kecenderungan pematenan—dan dengan demikian privatisasi—atas lagu, gen makhluk hidup, ruang publik, bahkan bahasa, membuktikan adanya tindasan nyata kepentingan-kepentingan ekonomi terhadap kebebasan berekspresi, kreativitas, serta sumber daya bersama. Oleh karenanya kampanye gerakan open source—yang oleh Bill Gates dijuluki “komunis”—layak dipertimbangkan sebagai upaya serius merintis inklusifisasi pengetahuan ini (setidaknya dalam soal komputer dan teknologi informasi).

Banyak memang pembajakan yang tak pada tempatnya, apalagi bila ditujukan semata untuk mengeruk keuntungan finansial. Namun pembajakan jenis ini pun kadang bisa punya dampak kebudayaan yang luas (pembajakan film-film DVD misalnya).[11] Di sebuah negeri yang dipaksa meneken perjanjian untuk menukar ekspor tekstil dengan impor film Hollywood, DVD bajakan punya peran kebudayaan yang vital dalam memperluas wawasan dan selera. Apalagi, modal juga makin menancapkan kekuasaannya dalam soal selera ini. Joost Smiers dari Sekolah Seni Utrecht, Belanda, berpendapat bahwa kebudayaan dalam era global ini sangat dikendalikan oleh kepentingan ekonomi. Gagasan pluralisme kebudayaan di era global—bahwa semua kebudayaan bisa saling bersaing secara sehat—cuma omong kosong belaka, sama omong kosongnya seperti gagasan “pasar bebas.” Tidak ada yang namanya kebudayaan massal, yang ada adalah produk yang didistribusikan dan dipromosikan pada skala massal.[12]

Berangkat dari situasi ini, maukah kita terus menjadi “korban yang ikhlas”?[13] Jelas tidak. Karenanya subversi harus dilanjutkan, bahkan digencarkan, jika itu terkait dengan penyebaran pengetahuan dan gagasan. Bahkan andaikan itu ilegal, so what gitu loch? Bukankah kata ’subversi’ sendiri dikerangkai oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai usaha yang memang “menggunakan cara di luar undang-undang”? Jadi jangan takut bila melanggar hukum, kita cuma berusaha setia pada makna sebuah kata.

Jakarta, Juli 2005
ditulis oleh: Ronny Agustinus

Catatan kaki
[1] Lihat karya video Artemio, Apoohcalypse Now (2002).
[2] Lihat karya video Artemio, Gladiator (2004).
[3] Yang digolongkan sebagai HaKI berdasarkan Putaran Uruguay adalah: (1) hak cipta; (2) cap dagang; (3) indikasi geografis; (4) desain industri; (5) paten; (6) desain tata letak atau topografi sirkuit terpadu; (7) perlindungan atas informasi tertutup atau rahasia dagang; dan (8) kontrol atas praktik anti-kompetisi dalam perjanjian kontrak. Pencomotan citra-citra audiovisual masuk dalam klausul “hak cipta atau copyright.” Aksi yang kini digencarkan untuk melawan copyright adalah copyleft atau right to copy.
[4] Menteri Perdagangan dan Perindustrian waktu itu, Tunky Ariwibowo, adalah pengusaha kroni Soeharto. Dia jugalah yang memberi potongan pajak untuk Tommy Soeharto dalam proyek mobil Timor.
[5] Megawaty Khie selaku wakil Microsoft di Indonesia menyatakan dengan jelas dalam konferensi pers 13 Juni 2005 bahwa Microsoft tidak akan memberikan potongan harga bagi warnet. Pola yang sama sebenarnya juga terjadi dalam politik utang luar negeri. Untuk merebut pengaruh dalam masa Perang Dingin, AS begitu royal mengucurkan bantuan dan pinjaman ke negara mana saja terutama justru pada rezim-rezim diktator seperti Indonesia atau Ciledengan imbal balik loyalitas pada AS. Begitu Perang Dingin berakhir, AS menarik semua utangnya tanpa ampun. Lebih jelasnya lihat Noreena Hertz, The Debt Threat (Harper Collins, 2004).
[6] Upaya Shiseido ini akhirnya berhasil digagalkan oleh jaringan aktivis lingkungan hidup Indonesia dan dunia, terutama lewat Pesticide Action Network (PAN).
[7] Contoh lain lagi: seni batik telah dipatenkan di Malaysia.
[8] Vandana Shiva, Protect or Plunder? Understanding Intellectual Property Rights (Zed Books, 2001). Buku bagus Shiva lainnya mengenai tema serupa adalah Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge (South End Press, 1997)
[9] Shiva, Protect or Plunder, hal 14-15.
[10] Kembrew McLeod, Freedom of Expression ®: Overzealous Copyright Bozos and Other Enemies of Creativity (Doubleday, 2005).
[11] Bila harga yang memang menjadi daya pikat utama maraknya DVD bajakan, maka jelas produsen film harus menurunkan harga produknya. Namun demikian, klaim bahwa DVD bajakan ini merugikan industri film tampaknya juga harus dipertanyakan. Orang bisa tertarik membeli DVD bajakan seharga Rp7.000, namun bila disuruh membeli aslinya sekitar Rp90.000, saya yakin banyak orang yang memilih mending tidak usah menonton filmnya. Jadi kaitan langsung untung ruginya pada industri film masih harus diteliti. Itu sebabnya industri DVD bajakan sering disebut juga “victimless crime” atau kejahatan yang tidak jelas siapa yang dirugikan. Kendati demikian, harus diperhatikan pula penyelidikan-penyelidikan terbaru yang mengatakan industri DVD bajakan ini terkait erat dengan mafia dan organisasi kejahatan lainnya. Satu kilo DVD bajakan kini bisa menghasilkan uang lebih banyak ketimbang satu kilo kanabis (lihat BBC News, “Q&A: DVD Piracy,” 12 Juli 2004). Oleh karena itulah DVD bajakan kini bukan tren negara berkembang saja. Di Inggris kuartal pertama pada 2005 saja, penyitaan DVD bajakan meningkat 41 persen. Nilai perdagangan DVD bajakan Inggris disinyalir akan naik dari sebesar 600 juta pound (Rp 10 triliun) pada 2004 menjadi 1 miliar pound (Rp 17 triliun) dalam kurun waktu 3 tahun (lihat Iin Wirdania Anwar, “Penyitaan DVD Bajakan Makin Garang Dilakukan,” DetikNews, Jumat 17 Juni 2005).
[12] Joost Smiers, Art Under Pressure: Protecting Cultural Diversity in the Age of Globalisation (Zed Books, 2003).
[13] Istilah ini berasal dari penyair Radhar Panca Dahana ketika beropini mengenai HaKI. Lihat “Pencuri Hak Intelektual,” Kompas, 27 Juni 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s