Amerika, Kiblat Demokrasi

Terpaksa saya menonton debat Capres sebelum berangkat makan2 dengan beberapa kawan di sekitar Kelapa Gading malam ini. Bukan tertarik dengan perdebatannya, namun memang remote televisi saya yang sedang rusak, sehingga menjadi malas untuk mengganti channelnya.

Budaya perdebatan menjadi bagian integral dari paket demokrasi yang memang sudah kita terima menjadi satu mata kuliah dasar dalam ilmu politik praktis bangsa ini. Sekiranya memang Amerika yang menjadi kiblat demokrasi dunia, sungguh tidak salah jika tradisi demokrasi dibangun dengan kesadaran awal layaknya itu.

Demokrasi Amerika memberikan contoh kebesaran hati seorang calon presiden yang kalah dalam pemilihan. Seperti Al Gore yang empat tahun lalu dikalahkan George W Bush hanya dengan selisih suara dibawah 1 persen. Ketika itu, Al Gore segera mendatangi George W Bush pada pesta kemenangannya bersama para pendukung Partai Republik sesaat setelah ia mengetahui kekalahannya melalui siaran televisi. Walau selisih penghitungan suara dibawah 1 persen, tak membuat kubu Partai Demokrat mencalonkan kembali Al Gore pada pemilihan presiden empat tahun berikutnya. Karena dalam demokrasi, hanya dikenal dua, Winner or Loser.

Mungkin sedikit tidak sama dengan budaya politik partai kita, yang terus saja keukeuh dengan satu nama, meski sudah kalah pada pemilihan sebelumnya.

Demokrasi Amerika juga memberikan banyak contoh mengenai etika perjalanan karir seorang politisi. Dalam politik Amerika, sangat jelas pada ranah mana seorang politisi nantinya akan berkarir. Pada ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif. Seorang politisi yang berkarakter kuat dalam hal legislasi, maka seterusnya akan berkarir pada ranah legislatif. Nancy Pelosi contohnya, saat ini telah mencapai puncak karir legislatifnya sebagai Ketua Kongres, sejak ia memulai karir politiknya pada tahun 1987, ketika para pemilih di San Fransisco menunjuknya sebagai wakil mereka untuk duduk di Washington. Jarang sekali anggota kongres menjadi seorang presiden, karena memang ranahnya yang berkarakter legislasi.

Berbeda dengan anggota kongres yang berkarakter lagislasi, Senat berkarakter eksekutif, maka sangat tepat jika Barack Obama yang kemudian menjadi presiden Amerika. Barrack Obama sebelumnya menjadi Senat dari daerah Illinois, tempat dimana ia memilih untuk memulai karir politiknya. Hal yang sama juga dengan ranah Yudikatif, sangat jarang seseorang Hakim Agung di Amerika kemudian melompat karir menjadi anggota kongres atau presiden misalnya.

Ah, jadi teringat seorang Hakim konstitusi kita yang saat ini menjadi yudikatif setelah sebelumnya menjadi anggota DPR dan sebelumnya lagi menjadi menteri.

Sepertinya kita belum berkiblat serius pada demokrasi Amerika. +++