Refleksi Politik Pandawa-Kurawa

MERESPONS sinyalemen adanya upaya untuk menjadikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai “lawan bersama”, fungsionaris Partai Demokrat yang juga Juru bicara Presiden Andi Mallarangeng berkomentar, “Yang main keroyok itu hanya Kurawa. Kita mau menjadi Pandawa saja,” (Tempo Interaktif, 23 Januari 2009). Komentar tersebut menarik, justru karena Andi telah mengajak untuk membandingkan politik kita dengan politik dunia pewayangan yang lazim menjadi wacana “orang Jawa”. Saya tak hendak ikut larut dalam perdebatan mana Pandawa dan mana pula Kurawa dalam kaitannya dengan Bharatayudha politik 2009, tetapi, atas inspirasi Pandawa-Kurawa, hendak berefleksi, apakah pesan filsafat pewayangan (terutama versi kisah Mahabharata, Bharatayudha, dan Ramayana yang dikenal di Indonesia, khususnya Jawa), masih dianggap relevan?

Tentu saja komentar Andi Mallarangeng itu, segera memperoleh respons dari berbagai kalangan, terutama dari pihak “oposisi” dan pengamat politik. Betul bahwa dalam epos Mahabharata dan Bharatayudha, Kurawa (suatu entitas politik yang diasumsikan jahat, serakah, suka memfitnah dan merebut tahta yang bukan haknya) suka “main keroyok”. Jumlah Kurawa lebih banyak ketimbang Pandawa (entitas politik yang diasumsikan baik, kstaria, suka menolong dan yang haknya atas tahta kerajaan direbut pihak Kurawa dengan berbagai trik jahat mereka). Kurawa berjumlah seratus, sedangkan Pandawa hanya lima (makanya sering disebut Pandawa Lima). Tapi, apakah dalam hal ini SBY dan elite pendukungnya (pihak incumbent) tepat dikatakan sebagai Pandawa, sementara musuh-musuh politiknya yang menganggap perlu untuk “mengeroyok” SBY adalah Kurawa? Pertanyaan ini bisa berujung pada perdebatan bertele-tele, dimana masing-masing “pendukung” saling menegasikan yang lain –saling mengaku pihaknya yang paling representatif disebut Pandawa, sebab persoalan Pandawa-Kurawa tak akan berhenti pada urusan “keroyok-mengeroyok”.

Untung dalam epos Mahabharata dan Bharatayudha tidak ada demokrasi, sehingga walaupun suka “main keroyok” Pandawa tetap menang, dalam konflik-konflik kecil secara fisik sebelum perang besar Bharatayudha. Pandawa Lima memang lebih sakti ketimbang para anggota Kurawa. Dalam suatu episode, Bima (Werkudara) pernah mengobrak-abrik para Kurawa yang “mengeroyok”, hingga dipisahkan oleh Patih Haryo Sengkuni (Sakuni atau Sangkuni). Dalam belajar dan mengasah diri dalam ilmu kanuragan, Pandawa lebih serius ketimbang Kurawa, sehingga murid yang dianggap paling jenius oleh Resi Durna (Durno) adalah Arjuna (Janaka). Tetapi, karena kelicikannya, dan juga hasutan jitu paman mereka, yakni Patih Haryo Sengkuni, Pandawa pun dijebak dalam suatu permainan dadu. Dalam babak “dadu malapetaka”, Yudhistira dijebak dan kalah dalam permainan dadu, sehingga harus kehilangan martabat (harga diri), kerajaannya, serta berakibat terusirnya Pandawa Lima dari kerjaaan dan harus mengelana di hutan.

Kisah Pandawa memang bak sinetron. Efek pendzaliman ke pihak Pandawa oleh Kurawa memang luar biasa, sehingga penonton menjadi sangat simpati tanpa “reserve” pada Pandawa. Dalam satu kisah menjelang perang Bharatayudha yang “zero sum game” itu, Arjuna sempat “ngambek” tak mau ikut terlibat dalam memerangi Kurawa yang notabene adalah saudara-saudara Pandawa sendiri. Tapi Kresna, filosof dan sang ahli strategi, membujuknya, menasihatinya panjang lebar, bahwa perang tak dapat dicegah dan sudah ditakdirkan, dan Pandawa harus maju laiknya memerangi kejahatan, maka Arjuna harus canchut taliwandha. Dan, akhirnya, Padang Kurusetra, tempat dendam Pandawa terlampiaskan pun membara. Perang besar terjadi, dan ceceran darah tumpah di mana-mana. Para kstaria keduabelah kubu berguguran. Dan, kelompok musik God Bless telah merekamnya dalam lagu “Panggung Sandiwara”, bahwa dunia diwarnai dengan tangis dan juga tawa. 

Politik Ksatria dan “Demokrasi Kurusetra”

Tapi, pelajaran apa yang secara umum tertinggal dari kisah-kisah yang menggelegar di dunia pewayangan itu, dalam kaitannya dengan dunia politik kita? Secara normatif, para penonton wayang, diharapkan sadar akan adanya nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kemanusiaan, berani membela yang benar (prinsip) dan berani pula mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Itulah sifat-sifat kstaria. Di seberang itu ada sesuatu yang diametral sifatnya: ada simbol-simbol dan wujud-wujud kejahatan dalam hal-ihwal kekuasaan. Simbol dan wujud kejahatan itu dicontohkan ke dalam merebut tahta yang bukan haknya, melakukan pembenaran atas hal tersebut, bak Zionis Israel melahap Palestina. Kejahatan selalu bertumpu pada merebut sesuatu yang bukan haknya, dan menempatkan yang sejatinya punya hak, sebagai orang-orang tertindas.

Dalam logika Bharata Yudha, Padang Kurusetra adalah arena “permainan politik yang sesungguhnya”, perang tanding secara fair antar-ksatria kedua belah pihak. Mereka bertempur habis-habisan, dengan segala taktik dan strategi, tapi tetap ada aturannya. Dalam Bharatayuda jelas: siapa kawan siapa lawan. Tidak ada yang lari meninggalkan perang (tinggal glanggang colong playu), kecuali Aswatama (satu-satunya putra Resi Durna), yang segera dinilai “bernyali kecil”. Aswatama diceritakan sangat tidak ksatria, karena selain meninggalkan arena perang, juga menyusup tenda lawan (pihak Pandawa) di suatu malam dan menghabisi mereka yang tengah tertidur. “Demokrasi Kurusetra” tidak mentolerir para ksatria yang culas, walaupun Yudhistira telah “berbohong” pada Resi Durna hinggamenyebabkan kematiannya (dengan mengatakan Aswatama telah mati, dan secara lirih menambahkan Aswatama yang dimaksud adalah nama seekor gajah).

Apakah prinsip ksatria masih diutamakan dalam politik kita? Kalau mentalitas takut kalah masih menonjol, maka lenyaplah prinsip ksatria. Ksatria tak takut kalah dalam mempertahankan dan membela prinsip yang diyakninya. Buat apa menang, kalau kemenangan itu dilakukan secara culas dan licik? Kalau mentalitas “yang penting menang” masih dominan, maka prinsip ksatria terpinggirkan, sebab yang diutamakan adalah penghalalan segala cara. Kita tidak menginginkan perang habis-habisan a la Bharatayudha. Politik kita mestinya tidak boleh ekstrim “zero sum game”. Politik kita harus rasional dan manusiawi untuk menggapai kepentingan yang lebih besar.

Cara-cara manipulasi simbolik dan klaim-klaim palsu a la politik Kurawa, bisa saja terjadi di pihak yang mengklaim berpolitik Pandawa. Istilah Kurawa memang telah mengerucut sedemikian negatifnya, sebagai simbol kejahatan yang akhirnya dapat “dimusnahkan” oleh Pandawa, sang simbol kebenaran. Dalam dunia nyata, kejahatan bisa ada di setiap kelompok sosial bahkan apalagi politik, mengingat setiap manusia berpotensi gagal mengendalikan hawa nafsu dan melampiaskannya dalam berbagai bentuk kejahatan yang kasar hingga yang halus. Dan awas, mereka yang “baik” bisa menjadi “jahat” dalam berebut kekuasaan. Wallahu’alam.[]

M Alfan Alfian
Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s