Intelektual di Ruang Pengap

Jagat intelektual selalu menghadapi masalah laten, yakni terancamnya integritas kaum intelektual oleh kekuasaan atau rezim yang mengooptasi.

Ketika integritas kaum intelektual itu menguap, menguap pula predikat intelektual sejati. Yang muncul adalah intelektual jenis perajin yang mengandung “seni pertukangan” tinggi yang kerjanya tak lebih dari birokrat.

Intelektual sejati sering dipahami sebagai makhluk sosial yang memiliki kecerdasan dan moralitas berbasis kebenaran guna menemukan hakikat kehidupan: adil, sejahtera, demokratis, dan bahagia. Analog dengan sifat ilmu yang berorientasi pada kebenaran konseptual maupun kebenaran faktual, intelektual sejati mengabdikan kemampuannya untuk mempertahankan/memperkuat nilai-nilai ideal kehidupan yang berbasis kebenaran, kepantasan, keindahan, dan kemuliaan.

Sebagai peranti kultural, intelektualitas difungsikan sebagai kunci pembuka ruang gelap dan pengap kehidupan guna menemukan pencerahan. Lewat pergulatan intelektual dan spiritual, kaum intelektual berupaya menemukan jalan alternatif agar kehidupan yang bermartabat terjaga dan menemukan napasnya kembali.

Dalam konteks itu tampak, hakikat keberadaan kaum intelektual adalah kritisisme atau sikap kritis terhadap jagat realitas sekitar di mana ia berada. Kritisisme, yang merupakan binar fajar budi (pinjam istilah Romo Mudji Sutrisno), berupaya menerangi kehidupan. Dengan fajar budinya itu, kaum intelektual berupaya menyodorkan jalan profetik (istilah Kuntowijoyo) yang berfungsi (1) membebaskan dan (2) memuliakan manusia. Karena itu, intelektual sejati adalah intelektual pembebas lahir dan batin.

Kekuasaan yang cenderung korup merupakan kekuatan yang potensial menciptakan “kegelapan” kehidupan manusia. Kekuasaan yang korup membangun realitas melalui cara-cara manipulatif, baik secara nilai maupun material, guna memenuhi kepentingan penguasa.

Jika kaum intelektual diibaratkan roh dan kekuasaan adalah badan, sang roh selalu mengontrol tindakan si badan yang menyimpang dan merusak bebrayan agung alias kehidupan. Posisi kaum intelektual yang oposisional ini, bagi kekuasaan tidak hanya mengganggu, tetapi juga berpotensi menggagalkan cita-cita korupnya. Karena itu, kekuasaan berupaya menaklukkannya. Penaklukan bisa dengan cara kasar (membunuh hak-hak sipil/asasi atau membunuh secara fisik), bisa dengan halus merekrut intelektual dalam kekuasaan menjadi legitimator kekuasaan.

Kolaborasi

Di tengah ramainya kaum intelektual bersekutu dengan kekuasaan, kini muncul eufimisme. Mereka menolak istilah kooptasi rezim atas kaum intelektual dan memilih istilah “kolaborasi”; istilah yang belakangan merebak dalam jagat kesenian. Dengan istilah kolaborasi (seolah) posisi kaum intelektual seimbang berhadapan dengan penguasa. Bahkan, mereka optimistis mampu mengubah jalan kekuasaan untuk makin memihak rakyat.

Budayawan Umar Kayam berkeberatan saat para seniman di Yogyakarta menggunakan istilah “kolaborasi” dalam menciptakan seni pertunjukan. Istilah itu, kata Umar Kayam, punya konotasi buruk: kerja sama yang mengandung penaklukan dan penghambaan atas kekuasaan yang lebih dominan. “Di zaman penjajahan, orang macam itu disebut kolaborator.”

Umar Kayam memperjelas pemahaman: istilah kolaborasi mengandung penaklukan. Terkait ramainya kaum intelektual berkolaborasi dengan kekuasaan, kita menangkap makna, dalam kerja sama tidak mungkin ada kesejajaran. Yang ada adalah dominasi. Kekuasaan mendikte kaum intelektual “borongan”. Bagaimana mungkin intelektual mampu memengaruhi rezim untuk berpihak kepada rakyat?

Kolaborasi kesenian berbeda dengan kolaborasi kekuasaan. Dalam kesenian, kolaborasi berlangsung berdasar kemerdekaan berekspresi di mana kualitas ide dan kreativitas serta komitmen untuk menciptakan karya yang bagus menjadi basis kerja sama. Sementara dalam kekuasaan, penguasa memiliki sejumlah agenda untuk digolkan. Mereka tinggal menyewa intelektual untuk melakukan dukungan atau legitimasi (misalnya, menaikkan harga BBM adalah cara paling rasional untuk menyehatkan ekonomi nasional). Di sini, intelektual “kolaborator” tak lebih dari pujangga istana yang menulis karya berdasarkan kemauan sang raja.

Hitam-putih
Dalam konteks kebenaran, kaum intelektual tak mungkin ada di wilayah abu-abu karena kekuasaan penuh kepentingan itu bersifat hitam-putih. Mereka hanya membutuhkan sekutu (istilah Rendra), bukan seteru (lawan). Kaum Intelektual sah-sah saja mendarmabaktikan ilmunya bagi kekuasaan karena itu hak personal. Namun, mereka tak bisa lagi disebut kaum intelektual sejati, tetapi birokrat karena menjadi bagian mesin birokrasi kekuasaan. Makin banyak intelektual yang “berkolaborasi” dengan kekuasaan, rakyat makin kehilangan figur pembebas.

Tahun 1957, Mohamad Hatta mengingatkan, “Dalam segala hal, kaum intelegensia tidak dapat bersikap pasif, menyerahkan segala-galanya kepada mereka yang kebetulan menduduki jabatan yang memimpin dalam negara dan masyarakat. Kaum intelegensia adalah bagian daripada rakyat, warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam Indonesia yang berdemokrasi, ia ikut serta bertanggung jawab tentang perbaikan nasib bangsa. Dan sebagai warga negara yang terpelajar, yang tahu menimbang buruk dan baik, yang tahu menguji benar dan salah dengan pendapat yang beralasan, tanggung jawabnya adalah intelektuil dan moril. Intelektuil, karena mereka dianggap golongan yang mengetahui; moril, karena masalah ini mengenai keselamatan masyarakat, sekarang dan kemudian (Dawam Raharjo, Cendekiawan Indonesia, Masyarakat dan Nagara: Wacana Lintas Kultural, dalam Kebebasan Cendekiawan, Pustaka Republika-Bentang 1996).

*) INDRA TRANGGONO Pemerhati Budaya dan Cerpenis; Tinggal di Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s